“Langkah Pak Munjirin adalah contoh kepemimpinan lokal yang pro-rakyat dan nyata. Tapi kita juga harus jujur melihat bahwa sanitasi buruk di Jakarta adalah gejala dari ketimpangan yang lebih dalam—dalam hal perencanaan kota, akses lahan, dan pelayanan dasar,” ujar Martha Tiana Hermawan, Ketua Rekan Indonesia DKI Jakarta.
Sepuluh septic tank tersebut akan dibangun di Kelurahan Bidara Cina, Rawa Bunga, Rambutan, Pekayon, Pinang Ranti, Cipinang Melayu, Penggilingan, Kayu Manis, Cipinang, dan Klender. Program ini ditargetkan melayani 921 KK atau sekitar 2.936 jiwa, dan didanai melalui CSR, swadaya masyarakat, dan anggaran pemerintah.
Masih Ada 850 KK di Jakarta yang BAB Sembarangan
Data Dinas Kesehatan DKI Jakarta mencatat hingga pertengahan 2025 masih terdapat 850 KK yang belum memiliki jamban dan masih melakukan buang air besar sembarangan (BABS). Sebaran utamanya berada di wilayah Jakarta Utara dan permukiman padat yang belum terjangkau sistem sanitasi aman.
“Di ibu kota negara dengan APBD terbesar, ini adalah ironi yang menyakitkan. BABS bukan hanya persoalan malu, ini soal hak hidup sehat. Ini soal keadilan sosial,” kata Martha.
Rekan Indonesia menilai ketimpangan infrastruktur sanitasi juga memperlihatkan lemahnya integrasi lintas sektor dalam perencanaan kota. Banyak kawasan permukiman informal dan padat penduduk yang tumbuh tanpa didukung sarana air limbah yang memadai.
Dampak Kesehatan dan Beban Layanan Primer
Rekan Indonesia mengingatkan bahwa praktik BABS berkontribusi langsung terhadap meningkatnya penyakit berbasis lingkungan, seperti diare, cacingan, dan hepatitis A. Data Dinkes menunjukkan penyakit ini masih menjadi 10 besar penyakit terbanyak di puskesmas wilayah padat penduduk.
“Anak-anak dan lansia adalah korban pertama dari sanitasi buruk. Beban ini bukan cuma dirasakan warga, tapi juga fasilitas layanan primer seperti puskesmas,” lanjut Martha.
Selain itu, temuan Ombudsman RI Perwakilan Jakarta Raya pada 2024 juga menyebut perlunya perbaikan tata kelola sanitasi di Jakarta, termasuk sistem pengaduan, keterbukaan data, dan pemetaan kebutuhan warga.
Rekomendasi untuk Pemprov DKI Jakarta
Rekan Indonesia mendorong Pemprov DKI Jakarta untuk:
1. Menjadikan peta jalan sanitasi sebagai bagian dari RPJMD dan perencanaan lintas SKPD;
2. Memastikan seluruh KK yang belum memiliki jamban masuk dalam skema bantuan atau subsidi pembangunan sanitasi;
3. Meningkatkan keterlibatan komunitas melalui edukasi PHBS dan partisipasi warga dalam pemantauan sanitasi;
4. Membentuk sistem evaluasi sanitasi berbasis RT/RW yang transparan dan akuntabel.
“Langkah Wali Kota Jakarta Timur sudah tepat. Sekarang tugas Pemprov DKI untuk menjadikan ini gerakan kota, bukan proyek sesaat. Sanitasi adalah cermin martabat warga dan keberadaban kota,” pungkas Martha (AR)
Komentar0