“BPBD ini seharusnya menjadi garda terdepan dalam mitigasi dan penanggulangan bencana. Tapi bagaimana bisa cepat tanggap jika realisasi anggarannya saja masih lemah?” ujar Mujiyono di Jakarta, Selasa (8/7/2025).
Komisi A mencatat, hingga pertengahan tahun ini, serapan anggaran BPBD DKI baru mencapai 17,88 persen, meski pagu anggaran lembaga tersebut mengalami peningkatan.
Mujiyono menganggap kondisi tersebut mengkhawatirkan karena menyangkut keselamatan dan pelayanan dasar masyarakat.
Ia menegaskan bahwa rendahnya realisasi anggaran bisa membuat respons terhadap bencana menjadi tidak optimal.
“Serapan anggaran yang minim di BPBD membuat penanganan bencana tidak optimal, waktu respons bisa meleset dari target. Ini bukan soal administrasi semata, tapi nyawa dan keselamatan masyarakat taruhannya,” katanya.
Selain BPBD, sejumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) lain yang menjadi mitra Komisi A juga menunjukkan serapan anggaran yang belum maksimal.
Diskominfotik tercatat baru menyerap 25,09 persen anggaran, Dukcapil 36,97 persen, Satpol PP 39 persen, dan Dinas Gulkarmat 34,74 persen.
Saat ini pembahasan Rancangan Perubahan Kebijakan Umum APBD serta Rancangan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2025 yang tengah berlangsung.
Mujiyono menegaskan perlunya evaluasi serius terhadap pelaksanaan program-program strategis, khususnya yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat.
“Anggaran kita besar, tapi harus digunakan tepat guna. Kami mendorong agar organisasi perangkat daerah (OPD) tidak hanya pandai menyusun program, tapi juga disiplin mengeksekusinya secara tepat waktu dan tepat sasaran,” tegasnya.
Dalam rancangan Perubahan APBD 2025, tercatat adanya kenaikan anggaran dari Rp91,34 triliun menjadi Rp91,83 triliun.
Mujiyono menyambut baik tambahan anggaran untuk sektor prioritas seperti pendidikan dan kesehatan, termasuk program Kartu Jakarta Pintar (KJP) dan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU).
Meski demikian, ia mengusulkan agar Pemprov DKI mengalihkan belanja tanah ke program yang lebih berdampak langsung bagi masyarakat, kecuali untuk proyek strategis nasional (PSN) seperti Giant Sea Wall yang telah menjadi komitmen pemerintah pusat.
“Setiap rupiah dalam APBD harus berpihak pada kesejahteraan warga. Jangan sampai masyarakat dirugikan karena pemerintah daerah lamban bergerak,” pungkasnya. (pot)
Komentar0