“Kalau selama ini kami yang diundang ke DPRD untuk mendengarkan, maka hari ini justru kami menyampaikan langsung kepada publik agar semua pihak mulai dari pemerintah daerah, DPRD, lembaga pusat hingga masyarakat mempunyai kesepahaman yang sama,” ujar Gubernur Pramono.
Ia menegaskan bahwa pengelolaan APBD tidak mungkin berjalan tanpa kerja sama dan kesepakatan lintas pihak. Dalam kesempatan itu, Gubernur turut didampingi Wakil Gubernur Rano Karno, Sekda Marullah Matali, jajaran kepala dinas, anggota DPRD DKI, serta perwakilan Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, OJK, BPS, akademisi hingga LSM.
Hingga 31 Juli 2025, realisasi pendapatan daerah tercatat Rp45,63 triliun atau 56 persen dari target Rp81,73 triliun. Dari jumlah itu, Pendapatan Asli Daerah (PAD) menyumbang Rp31,52 triliun.
Sementara itu, realisasi belanja daerah mencapai Rp30,95 triliun atau 37 persen dari target. Dengan capaian tersebut, Jakarta membukukan surplus anggaran Rp14,67 triliun serta Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) Rp18,56 triliun.
“Yang pasti, Jakarta berhasil menjaga momentum pertumbuhan ekonomi dengan baik. Transparansi pengelolaan anggaran menjadi bentuk pertanggungjawaban pemerintah daerah terhadap pajak, dividen serta berbagai pendapatan lain yang dikelola,” kata Pramono.
Pertumbuhan ekonomi ibu kota pada semester I 2025 tercatat 5,18 persen, lebih tinggi dibanding rata-rata nasional 5,12 persen. Inflasi terkendali di angka 2,25 persen, sementara tingkat pengangguran terbuka turun ke 6,18 persen.
Aktivitas ekonomi pun tumbuh solid: ekspor naik 17,26 persen, konsumsi rumah tangga tumbuh 5,13 persen, dan konsumsi pemerintah naik 5,16 persen.
Dari sisi investasi, Jakarta berhasil menarik Rp140,8 triliun sepanjang semester I 2025, menempatkannya sebagai tujuan investasi terbesar kedua nasional dengan kontribusi 14,9 persen. Pemprov juga mendorong promosi investasi melalui Jakarta Investment Centre (JIC) hingga penyelenggaraan Jakarta Investment Festival 2025.
Meski mencatat capaian positif, Gubernur Pramono menekankan bahwa tantangan utama Jakarta adalah kesenjangan sosial. Untuk itu, Pemprov menggelar berbagai program perlindungan sosial, seperti Kartu Anak Jakarta, Kartu Lansia Jakarta, KJP Plus, KJMU, Kartu Disabilitas Jakarta, hingga program pangan bersubsidi.
“Bahkan kami sedang mengkaji perluasan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul, bukan hanya untuk S1, tetapi juga S2 dan S3. Kami ingin anak-anak terbaik Jakarta bisa kuliah hingga ke luar negeri, lalu kembali untuk membangun Jakarta,” jelasnya.
Pemprov juga menargetkan 21 kali job fair sepanjang 2025, dilengkapi pelatihan vokasi dan Mobile Training Unit (MTU) yang kini difokuskan pada peningkatan kemampuan bahasa asing.
Pramono menegaskan stabilitas ekonomi Jakarta hanya dapat dijaga lewat kolaborasi seluruh pihak, mulai dari DPRD, pemerintah pusat, BUMD, pelaku usaha, hingga masyarakat.
“Jakarta menyumbang 16,61 persen terhadap perekonomian nasional. Transparansi dan akuntabilitas dalam mengelola APBD adalah kunci. Kami ingin warga Jakarta merasakan langsung manfaat pembangunan, baik berupa lapangan kerja, layanan publik, maupun infrastruktur yang lebih baik,” tutup Gubernur Pramono.
Komentar0