SATYABERITA — Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung diminta melakukan evaluasi menyeluruh terhadap proyek Refuse Derived Fuel (RDF) Bantar Gebang, Kota Bekasi, sebelum meresmikan pengoperasian RDF Rorotan di Jakarta Utara pada 24 September 2025 mendatang.
Direktur Eksekutif Lembaga Pemantau Penyimpangan Aparatur Daerah (LP2AD), Victor Irianto Napitupulu, menegaskan bahwa RDF sebagai fasilitas pengolahan sampah menjadi bahan bakar alternatif memang penting bagi Jakarta.
Namun, menurutnya, RDF Bantar Gebang hingga kini masih menyisakan sejumlah persoalan baik dari sisi teknis, lingkungan, maupun keberlanjutan operasional.
“Pemprov DKI seharusnya belajar dari pengalaman di Bantar Gebang. Ada berbagai masalah yang perlu dievaluasi, mulai dari efektivitas pengolahan sampah, daya tampung, hingga dampak lingkungan yang dirasakan masyarakat sekitar,” ujar Victor dalam keterangan elektroniknya di Jakarta, Rabu (27/8/2025).
Victor menambahkan, tanpa adanya evaluasi yang transparan, RDF Rorotan berpotensi mengulang permasalahan serupa dan justru membebani keuangan daerah.
“RDF Rorotan harus dipastikan benar-benar siap, bukan hanya sekadar proyek seremonial. Evaluasi RDF Bantar Gebang menjadi kunci agar Pemprov DKI bisa menghadirkan solusi berkelanjutan bagi pengelolaan sampah Jakarta,” tegasnya.
Lebih jauh, Victor mendorong Pramono Anung membentuk tim independen yang melibatkan akademisi, praktisi lingkungan, dan masyarakat sipil untuk melakukan kajian kritis.
Ia menyoroti bahwa RDF Bantar Gebang yang digadang mampu mengolah 2.000 ton sampah menjadi 700–750 ton energi alternatif perlu dievaluasi realisasinya, termasuk transparansi soal hasil penjualan energi tersebut dan kontribusinya terhadap pendapatan daerah.
“Keterbukaan informasi sangat penting agar masyarakat bisa menilai apakah RDF memang efektif sebagai solusi atau hanya menambah masalah baru,” pungkas Victor. (pot)
Komentar0