Kasus dugaan ijazah palsu Joko Widodo sudah mulai sepi setelah demontrasi yang berujung menimbulkan kerusuhan, penjarahan serta memakan korban jiwa dengan wafatnya peserta demo.
Oleh: Tomu Augustinus Pasaribu S. H, M. H.
Direktur Eksekutif KP3-I
Presiden Prabowo membuat pernyataan resmi bahwa ada kelompok yang berupaya melakukan makar terhadap pemerintah, mungkin saja jiwa Prabowo terguncang dan terganggu atas demo 25 dan 28 Agustus ingatannya lansung kembali kepada tragedi 98, sehingga menciptakan ketakutan dan kekhawatiran. Karena tidak mendapat laporan yang sesungguhnya dari lembaga yang bertanggungjawab.
Atau apakah Presiden Prabowo curiga terhadap menteri-menteri yang kemarin di ganti? Sebagai dalang atau pemodal demo tanggal 25 dan 28 Agustus atau korban keganasan pilitik?
Saya berikan info tipis-tipis Pak Prabowo, lingkaran Bapak sendiri yang bermain.
Tapi saya akan tetap kekeh dengan pendapat dan analisa saya bahwa bangsa ini ribut dan gaduh dikarenakan pengkhianatan terhadap Pancasila dan Konstitusi sesuai dengan tulisan-tulisan saya terdahulu dengan judul: Reformasi Gagal Total, DPR dan Pemerintah Joko Widodo telah berkhianat terhadap Pancasila, Tragedi 98 terulang? Empat Skenario Joko Widodo, Pengkhianatan Konstitusi yang dilakukan Partai Politik.
Kenapa Joko Widodo lebih memiliih Prabowo sebagai Presiden?
Karena dalam pandangan Joko Widodo lebih mudah menekan Prabowo Subianto dari pada mendukung Capres dari PDIP, dan akan sangat mudah untuk menjadikan Gibran menjadi Wakil Presiden ketimbang partai lain, disisi lain tidak mungkin Prabowo dapat bertahan sampai tahun 2029 karena faktor usia dan faktor catatan medis serta faktor-faktor lainnya.
Lebih baik membuka jalur baru dari pada bertahan dengan PDIP, yang tidak akan mungkin mau membela Joko Widodo setelah habis masa jabatan Presiden.
Makanya Sambo duluan yang digembosi untuk merubah peta politik dan memuluskan skenario.
Jadi Joko Widodo dari awal sadar betul beberapa kasus akan terus membayangi dirinya selama hidup yaitu:
1. Kasus ijazah Palsu
2. Kasus Ibu Kota Nusantara
3. Kasus Kereta cepat
4. Kasus Mobil Esemka
5. Kasus Pengadaan 1000 Bus way ketika Gub DKI Jakarta
Namun rakyat Indonesia, Partai, elit politik, tokoh masyarakat terhipnotis dengan keluguan Joko Widodo diawal, dengan gaya polos dan baju kotak-kotak merebut kursi Gubernur DKI Jakarta, bahkan Joko Widodo berani menandatangani perjanjian diatas kertas bermaterai tidak akan maju jadi Capres 2014.
Tetapi Joko Widodo berani menghianati kesepakatan yang ditanda tanganinya sendiri, sehingga maju jadi calon Presiden Tahun 2014 dan menjelma 100% dengan gaya metalica.
Apakah partai, elit politik, tokoh masyarakat menyadari bahwa skenario menjadi Capres sudah diatur dengan matang ketika masih menjabat Gubernur DKI Jakarta?
Hal tersebut dapat dilihat dari pernyataan Joko Widodo "untuk menuntaskan banjir dan macet Jakarta tidak mampu hanya kebijakan Gubernur harus Presiden", "Buat apa kita ngutang wong duitnya banyak kok".
Mohon maaf nih, bahkan sebagian umat nasrani berani menyamakan Joko Widodo dengan keberadaan Yesus karena Joko Widowo pengusaha kayu.
Sampai saat ini ke 5 kasus diatas yang sedang meresahkan rakyat, seperti kereta cepat (Woosh) yang terus rugi sehingga membebani APBN, apakah Joko Widodo dan Luhut Binsar Panjaitan berani bertanggungjawab atas kerugian yang diciptakan proyek kereta cepat?
Ibu Kota Negara (IKN) yang dikatakan Joko Widodo rampung sebelum berakhir masa jabatannya, entah lembaga negara apa sekarang yang berkantor di IKN sesuai dengan pernyataan Joko Widodo, padahal Undang-undang IKN sudah disahkan DPR RI, tapi kenapa belum pindah?
Mobil esemka yang sampai saat ini tidak tau bagaimana nasibnya.
Kasus pengadaan 1000 bus way yang merugikan keuangan APBD DKI Jakarta, bahkan pengusaha yang mengadakan bus tetsebut sampai saat ini harus menanggung hutang.
Nah ini kasus yang lebih menarik dan mencuri perhatian rakyat kasus dugaan ijazah palsu Joko Widodo, pada saat menjabat Presiden segala upaya dilakukan Joko Widodo untuk menutup kasus ijazanya, mulai dari menghilangkan pasal pidana di UU Cipta kerja, membuat pernyataan "ijazah tidak perlu yang penting itu, adu kemampuan dan skil"
"Membuat aturan ijazah tidak menjadi syarat mutlak untuk melamar kerja"
"Melakukan reuni dengan teman-teman kuliah di UGM serta memperkenalkan dosen pembimbingnya"
Kalau tidak salah sudah tiga kali Joko Widodo melakukan reuni dengan teman kuliah jurusan kehutanan UGM, tapi pertanyaannya kenapa Joko Widodo tidak berani hadir dalam reuni akbar yang dilakukan Mahasiswa UGM?
Kasus ijazah palsu semakin terang benderang ketika Joko Widodo melaporkan sekelompok masyarakat ke Polda Metro Jaya atas tuduhan pencemaran nama baik, berita bohong dan telah menghina dirinya sehina-hinanya, namun pada saat melapor Joko Widodo tidak mampu menunjukkan ijazah aslinya dihadapan Polisi sebagai bukti untuk memperkuat laporannya.
Kemudian Bareskrim Polri mengambil alih isu ijazah palsu dengan menghidupkan laporan sekelompok masyarakat Bulan Desember 2024, Bareskrim Polri menyuguhkan Cerita Pendek (Cerpen) tentang ijazah palsu.
Mabes Polri menyita ijazah Joko Widodo untuk kepentingan penyelidikan yang akan diuji keasliannya di puslabfor Mabes Polri, hasil dari puslabfor menurut Bareskrim Mabes Polri bahwa ijazah Joko Widodo identik dengan ijazah pendamping, namun Bareskrim Mabes Polri tidak mampu menunjukkan ijazah Joko Widodo, yang ditunjukkan ke publik hanya sebuah foto copy ijazah.
Kegagalan Bareskrim Polri diambil alih Polda Metro Jaya, dengan menindaklanjuti laporan Joko Widodo, memanggil saksi-saksi atas laporan tersebut. Namun Polda Metro Jaya tidak lebih dahulu membuktikan keabsahan ijazah Joko Widodo asli atau palsu, atau memang tidak ada.
Apalagi dengan adanya pengakuan Kasmudjo bahwa dirinya tidak pernah jadi dosen pembimbingnya, dan kasmudjo mengatakan bahwa acara reuni yang digelar Joko Widodo saat menjabat Presiden salah.
Lalu kenapa Polda Metro Jaya tidak menggali keterangan dari Kasmudjo dan Mantan Rekator UGM yang mengatakan Joko Widodo tidak pernah lulus S1 Kehutanan UGM?
Bukankah tugas polisi harus terlebih dahulu menggali informasi dari pihak-pihak yang mengetahui keabsahan ijazah Joko Widodo?
Kenapa Polda Metro Jaya mengabaikan hal tersebu?
Sekarang Polda Metro Jaya telah menyita ijazah asli Joko Widodo katanya, dan sedang diuji di puslabfor Mabes Polri.
Pertanyaannya berapa lembar ijazah dari UGM yang di dapat Joko Widodo?
Apa berbeda ijazah yang disita Bareskrim Mabes Polri dengan yang disita Polda Metro Jaya?
Penanganan kasus ijazah yang dilakukan oleh Polri justru memperkuat dan memperjelas bahwa Joko Widodo tidak memiliki ijazah, apalagi dengan sikap UGM yang mengilangkan bukti seperti koran tahun 1980, serta skripsi angkatan 1985 dari perpustakaan UGM, semakin memperkuat jawaban bahwa Joko Widodo tidak memiliki Ijazah dari UGM.
Konspirasi ijazah palsu Joko Widodo akan menjadi bumerang bagi Presiden Prabowo yang akan terus merugikan posisi Prabowo, Demo tanggal 25 dan 28 Agustus tidak tertutup kemungkinan ditunggangi untuk menutup isu kasus ijazah Joko Widodo.
Pilihan Presiden Prabowo hanya ada dua, tangkap Joko Widodo, Pratikno, Luhut Binsar Panjaitan, Moeldoko, Rektor UGM, Mendagri, Menteri BUMN, Bahlil, sebagai dalang kegaduhan di Indonesia atau Prabowo rela mengorbankan Jabatan Presiden?
Silahkan Pak Prabowo renungkan dengan baik.
Pertanyaannya Apakah dengan disahkannya RUU penyitaan Aset, persoalan bangsa akan tuntas? Masih ingat siapa yang pertama mengusulkan, bukankah Joko Widodo?
Alam sudah memberiperingatan melalui gempa melanda daerah-daerah di Indonesia, langitpun sudah menunjukkan sikap bulan Agustus yang harusnya kemarau berganti jadi musim penghujan, jangan sampai laut bergejolak untuk menyadarkan.
"Selamatkan Indonesia dari kehancuran"
Dibawah Pohon Cemara
Kamis 11. 9. 2025
Komentar0