“Semua kerusakan yang timbul saat demo sudah diinventarisasi. Pemprov menyiapkan perbaikannya melalui lintas dinas sesuai arahan Gubernur. DPRD tentu akan mengawasi pelaksanaannya,” ujar Judistira, digedung DPRD DKI, Kamis (4/9/2025).
Menurutnya, perbaikan dapat menggunakan anggaran biaya tak terduga (BTT) karena bersifat mendesak.
“Tidak ada masalah. Anggaran BTT bisa digunakan untuk kebutuhan mendesak, termasuk memperbaiki fasilitas umum yang rusak akibat demo,” kata Ketua Harian DPD Golkar DKI Jakarta itu.
Judistira juga mengapresiasi masyarakat yang tetap menyalurkan aspirasi secara tertib. Ia berharap ke depan aksi anarkis tidak lagi terjadi.
“Hari ini DPRD menerima aspirasi mahasiswa. Ini menjadi evaluasi bagi kami semua, baik sebagai wakil rakyat maupun dalam kebijakan DPRD DKI Jakarta,” tambahnya.
Sebelumnya, Gubernur Jakarta Pramono Anung mengungkapkan kerugian akibat kericuhan demo mencapai Rp 80 miliar.
Angka ini naik dari estimasi awal Rp 55 miliar, setelah ditemukan tambahan kerusakan pada dua jembatan penyeberangan orang (JPO), 18 traffic light, dan sejumlah kamera CCTV.
Salah satu JPO yang rusak berada di kawasan Senen dan satu lagi di depan Polda Metro Jaya. Untuk mempercepat pemulihan, Pemprov DKI menggandeng Kementerian Pekerjaan Umum (PU).
Menteri PU Dody Hanggodo memastikan dua JPO tersebut akan diperbaiki langsung oleh kementeriannya, dengan target selesai kurang dari tujuh hari.
Meski detail biaya masih dihitung, perbaikan JPO akan menggunakan pagu nasional sekitar Rp 900 miliar yang disiapkan untuk infrastruktur.
“Tujuannya jelas, supaya aktivitas masyarakat bisa kembali normal,” kata Pramono. (pot)
Komentar0