Indonesia
“Kalau benar-benar darurat, jalur yang harus ditempuh adalah AGD (Ambulans Gawat Darurat 118/112) atau PSC 119, bukan Puskesmas. Sistem ini sudah ada dan memang didesain untuk itu,” kata Tian kepada wartawan, Jumat (26/9).
Tian menegaskan, Puskesmas berfungsi sebagai layanan kesehatan primer: pemeriksaan rutin, imunisasi, pengendalian penyakit, hingga layanan rawat jalan. Menyuruh dokter jaga Puskesmas keluar untuk merespons panggilan darurat, menurutnya, justru mengacaukan pelayanan.
“Kalau dokter jaga ke rumah warga, terus ada pasien gawat datang ke Puskesmas, siapa yang melayani? Moso satpam Puskesmas? Itu jelas berbahaya,” ucap Tian.
Berdasarkan data Dinas Kesehatan DKI, saat ini AGD mengoperasikan 65 unit ambulans dengan dukungan 9 dokter jaga, 581 perawat, 75 operator komunikasi, dan 31 pengemudi. Studi independen mencatat rata-rata waktu respons ambulans PSC 119 berkisar 21–30 menit, yang sudah menjadi tantangan serius di kota padat seperti Jakarta.
“Artinya, yang harus diperkuat adalah armada dan sistem AGD/PSC, bukan memindahkan beban ke Puskesmas,” kata Tian.
Rekan Indonesia DKI menekankan tiga langkah konkret:
1. Menambah armada dan tenaga AGD/PSC sesuai kebutuhan wilayah.
2. Mengintensifkan edukasi publik agar masyarakat tahu nomor darurat resmi, bukan menghubungi Puskesmas.
3. Memperbaiki sistem call center terintegrasi agar aduan warga lebih cepat ditangani.
“Legislator seharusnya mendorong penguatan sistem yang sudah ada. Usulan menambah tenaga medis Puskesmas untuk jemput bola itu solusi instan, keliru, dan kontraproduktif,” pungkas Tian.(AR)
Komentar0