SATYABERITA – Rencana penunjukan Direktur Jenderal Dukcapil Kementerian Dalam Negeri, Teguh Setyabudi, sebagai Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta menuai sorotan tajam.
Teguh, yang sebelumnya pernah menjadi Penjabat Gubernur Sulawesi Tenggara, Kalimantan Utara, hingga DKI Jakarta, diketahui hanya memiliki sisa masa kerja sekitar 1,5 tahun sebelum pensiun.
Aktivis Cinta Jakarta, Taufik Tope Rendusara, menilai rencana tersebut keliru. Menurutnya, Sekda adalah motor utama birokrasi sekaligus pengendali kebijakan jangka menengah yang seharusnya dipegang oleh sosok dengan masa kerja cukup panjang.
“Sekda adalah motor birokrasi dan pengendali kebijakan jangka menengah. Menyerahkan jabatan strategis ini kepada pejabat dengan masa kerja begitu pendek jelas pilihan keliru,” kata Taufik, Kamis (18/9/2025).
Taufik menegaskan, posisi Sekda bukan hanya administratif, melainkan penentu arah koordinasi pembangunan daerah.
“Memberikan mandat besar ini ibarat membangun fondasi rumah di atas tanah rapuh. Tidak akan kokoh dan cepat berganti,” ujarnya.
Ia mengingatkan, penempatan pejabat dengan masa kerja singkat berpotensi menimbulkan gangguan serius.
Menurut Taufik, program prioritas kepala daerah bisa terhambat, kesinambungan birokrasi terputus, dan energi aparatur tersita untuk menghadapi transisi.
“Publik patut bertanya, apakah keputusan ini murni demi kepentingan daerah atau sekadar kompromi politik dan kedekatan personal,” tutur Taufik.
Taufik mendorong agar jabatan Sekda diberikan kepada figur yang memiliki rentang waktu lebih panjang. Hal itu dinilai penting untuk menjamin stabilitas, efektivitas, dan keberlanjutan program.
Jangan sampai kepentingan publik digadaikan demi solusi jangka pendek,” tegasnya. (pot)
Komentar0