Anggota Komisi B DPRD DKI, Ahmad Lukman Jupiter, menilai kegiatan yang digelar pada 17–21 September 2025 di Jakarta Convention Center (JCC) itu merupakan pemborosan dana APBD di tengah kondisi keuangan daerah yang sedang tertekan.
“Klaim Kadis PPKUKM Elisabeth Ratu yang menyebut perputaran uang JITEX 2025 mencapai Rp14,35 triliun tidak realistis dan tidak sesuai kondisi faktual di lapangan,” ujar Jupiter dalam keterangan tertulisnya, Kamis (30/10/2025).
Politisi NasDem itu membandingkan klaim tersebut dengan Pekan Raya Jakarta (PRJ) yang memiliki skala dan jumlah pengunjung jauh lebih besar, namun hanya mencatat perputaran uang sekitar Rp7 triliun.
“Klaim JITEX dua kali lipat dari PRJ itu ngawur dan tidak berdasar,” tegasnya.
Jupiter mempertanyakan urgensi pelaksanaan JITEX di tengah penurunan APBD DKI Jakarta dari Rp95 triliun menjadi Rp81 triliun. Ia menilai dana besar yang digelontorkan untuk acara tersebut tidak memberikan dampak signifikan bagi masyarakat kecil, khususnya pelaku UMKM.
“JITEX kurang bermanfaat di tengah kontraksi anggaran. Belum ada laporan kinerja yang menunjukkan dampak ekonomi nyata dari kegiatan tersebut,” katanya.
Menurutnya, belanja daerah seharusnya difokuskan pada program-program yang menyentuh langsung kesejahteraan rakyat, bukan pada kegiatan yang “sekadar seremonial”.
Jupiter juga menyoroti kondisi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) serta pedagang kaki lima (PKL) yang masih kesulitan menjalankan usaha akibat sepinya pembeli.
Ia mencontohkan kondisi 350 PKL di kawasan Kota Tua Jakarta yang mengeluhkan minimnya perhatian dari pemerintah daerah.
“Mereka meminta penataan lokasi dagang dan perhatian pemerintah. Tapi yang dilakukan dinas justru menggelar JITEX yang tidak jelas manfaatnya bagi pedagang kecil,” ungkapnya.
Jupiter bahkan menduga penyelenggaraan JITEX berpotensi menjadi ajang “bancakan” anggaran di lingkungan dinas.
“Perlu ditelusuri lebih dalam apakah UMKM yang tampil di JITEX benar-benar pelaku usaha kecil atau hanya dipoles agar kegiatan tampak berjalan,” ujarnya.
Jupiter menegaskan bahwa sikap DPRD DKI sejalan dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Pemerintah, yang menekankan efisiensi APBN dan APBD tanpa mengurangi pelayanan publik maupun bantuan sosial.
“Presiden Prabowo sudah jelas mengarahkan agar efisiensi anggaran dialihkan untuk program yang menyentuh langsung masyarakat kecil, seperti kesehatan, pendidikan, infrastruktur, dan ketahanan pangan. Itu yang kami perjuangkan,” tegasnya.
Sebelumnya, Kepala Dinas PPKUKM DKI Jakarta, Elisabeth Ratu Rante Allo, dalam laporan penutupan JITEX 2025 di Jakarta International Convention Center (JICC), Minggu (21/9/2025), menyampaikan bahwa kegiatan berskala internasional itu berhasil memantapkan posisi Jakarta sebagai pusat perdagangan, pariwisata, dan pengembangan UMKM internasional.
Ia melaporkan JITEX mencatat potensi transaksi dan investasi senilai Rp14,35 triliun, terdiri atas:
Potensi Transaksi B2B: Rp14,33 triliun
Transaksi Langsung: Rp2,5 miliar
Business Matching P3DN: Rp21 miliar
Pasar Murah: Rp53 juta
Selain itu, Ratu juga memperkenalkan dua program baru, yaitu HalloJakpreneur, layanan call center dan konsultasi bagi pelaku UMKM, serta JAGOAN (Jakarta Global Entrepreneur), program pembekalan agar pelaku usaha lokal mampu bersaing di pasar global. (pot)
Komentar0