Menurutnya, Sekda merupakan ujung tombak pelaksanaan kebijakan gubernur yang berdampak langsung pada masyarakat.
“Sekda itu harus betul-betul memahami kebijakan gubernur, karena kebijakan itu dibuat untuk kepentingan rakyat,” kata Tom Pasaribu, Senin (14/10/2025).
Tom menjelaskan, figur Sekda ideal harus mampu menuntaskan berbagai persoalan lintas lembaga, termasuk berkoordinasi dengan pemerintah pusat dan DPRD DKI Jakarta. “Kalau ada masalah yang bersinggungan dengan pusat atau DPR, Sekda itu yang jadi ujung tombak untuk mencari solusi,” ujarnya.
Ia juga menyoroti pentingnya keharmonisan internal di lingkungan ASN Pemprov DKI. Menurut Tom, kondisi ASN DKI saat ini sudah mulai terkotak-kotak dan tidak sejalan secara batin, sehingga pemilihan Sekda perlu mempertimbangkan figur yang memahami kultur dan dinamika birokrasi di Jakarta.
“Kasih dulu kesempatan kepada ASN DKI untuk menduduki jabatan Sekda. Kalau memang tidak ada yang memenuhi kriteria, baru dibuka open bidding. Jangan sampai kesannya ASN DKI tidak ada yang mampu,” tegasnya.
Lebih lanjut, Tom mengingatkan Gubernur Pramono agar berhati-hati terhadap wacana penempatan perwira TNI atau Polri berpangkat bintang dua sebagai Sekda DKI. Menurutnya, langkah tersebut berpotensi menggeser prinsip profesionalisme ASN di lingkungan pemerintahan daerah.
“Mas Pramono harus serius dan hati-hati. Jabatan Sekda DKI itu prestisius, jadi jangan sampai dipengaruhi faktor politik atau like and dislike partai,” ujarnya.
Tom juga menambahkan, Sekda ideal adalah sosok yang mampu menjaga komunikasi antara Gubernur dan DPRD, serta memahami nilai-nilai kebatinan kepemimpinan gubernur. “Sekda itu bukan hanya administratif, tapi juga harus punya rasa, mampu menjaga harmoni, dan memahami arah kebijakan gubernur,” pungkasnya.
Komentar0