Menurutnya, setiap rezim pemerintahan yang berorientasi pada kemandirian nasional memerlukan tiga lapisan kekuatan utama: kekuatan legitimasi politik, kekuatan organisasi dan jaringan, serta kekuatan kontrol keamanan dan stabilitas. Ketiga elemen ini, kata dia, kini sedang dirajut ulang oleh Prabowo dengan hati-hati, tanpa menimbulkan gesekan antara kelompok sipil dan militer.
“Agar penyelenggaraan pemerintahan negara dapat berlangsung secara sistematis dan terpadu, maka diperlukan upaya untuk membangun kekuatan, merawatnya, dan mendayagunakan kekuatan tersebut. Inilah yang sedang dilakukan Presiden Prabowo secara bertahap,” ucap Amir Hamzah dalam keterangannya, Selasa (28/10/2025).
Amir melihat bahwa pelimpahan sejumlah kewenangan kepada kader Gerindra yang berlatar belakang militer bukanlah tanda militerisasi partai atau pemerintahan. Sebaliknya, hal itu merupakan bagian dari desain besar dalam menjaga keseimbangan antara stabilitas politik dan stabilitas keamanan nasional.
Dalam analisis intelijen, pola semacam ini disebut sebagai dual structure equilibrium — keseimbangan ganda antara kekuatan sipil dan militer yang dikendalikan oleh satu pusat komando politik. Pola ini, kata Amir, sering digunakan oleh negara-negara dengan beban geopolitik tinggi dan kompleksitas ancaman nasional, seperti Indonesia yang berada di antara dua poros besar: Indo-Pasifik dan Eurasia.
“Pelimpahan kewenangan kepada figur-figur militer di Gerindra bukan berarti pengambilalihan politik oleh militer, tetapi distribusi peran untuk menciptakan governance balance. Prabowo memahami bahwa pemerintahan yang hanya bertumpu pada sipil rentan terhadap disorientasi politik, sementara yang hanya bertumpu pada militer berisiko kehilangan legitimasi demokratis,” tegas Amir.
Amir juga menambahkan bahwa langkah ini juga mencerminkan cara kerja Prabowo sebagai mantan perwira tinggi yang mengerti anatomi kekuatan nasional. Dalam pendekatan geopolitik, Prabowo dinilai sedang membangun apa yang disebut “networked state resilience”, yaitu ketahanan negara berbasis jaringan loyalitas yang tersebar antara sipil, militer, dan partai politik.
“Dengan strategi ini, Prabowo memperkuat soliditas internal Gerindra agar menjadi miniatur stabilitas nasional. Ketika Gerindra solid dan terstruktur, ia menjadi cerminan stabilitas nasional itu sendiri,” ucap Amir.
Amir juga menilai bahwa pola pembagian kewenangan antara kader sipil dan militer di Gerindra memperlihatkan kedewasaan politik partai. Prabowo disebut tidak hanya mengandalkan loyalitas pribadi, melainkan menata sistem loyalitas berlapis yang berbasis pada kompetensi dan disiplin organisasi. Ini berbeda dengan pola kepemimpinan partai lain yang sering kali tersandera oleh tarik-menarik kepentingan kelompok sipil semata.
Dari kacamata intelijen strategis, Amir menilai langkah ini juga mengandung pesan simbolik bagi lawan-lawan politik: bahwa Prabowo bukan hanya menguasai medan politik, tetapi juga memahami dinamika command and control secara militeristik tanpa harus menampilkan kekerasan simbolik.
“Dalam dunia intelijen, kekuasaan yang stabil tidak selalu berarti keras, tetapi mampu mengelola kekuatan tanpa menimbulkan kebisingan politik. Inilah yang sedang dilakukan Prabowo,” jelasnya.
Lebih jauh, Amir memperkirakan bahwa pola distribusi kewenangan ini akan menjadi model baru pemerintahan pasca-2025, di mana keseimbangan antara sipil dan militer tidak lagi dilihat sebagai dikotomi, melainkan sebagai simfoni kekuatan nasional.
Ia menutup analisanya dengan keyakinan bahwa soliditas Partai Gerindra akan menjadi fondasi bagi stabilitas politik Indonesia ke depan. “Selama Gerindra solid, pemerintahan akan solid. Dan selama Prabowo memadukan disiplin komando dengan legitimasi politik, maka stabilitas nasional akan tetap terjaga,” Tegas Amir Hamzah
(A. oNe)
Komentar0