Lebih dari dua dekade kiprahnya di parlemen dan pengalaman strategis di pemerintahan menjadikannya salah satu tokoh yang kerap dipandang publik sebagai administrator politik yang tenang, terukur, dan jauh dari hiruk-pikuk konflik.
Pada periode 2009–2014, ketika menjabat Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Pramono berada di pusat dinamika politik yang penuh tensi.
Riset lembaga pemantau parlemen pada masa itu menunjukkan gaya kepemimpinannya cenderung pragmatis dan mengutamakan penyelesaian prosedural.
Upayanya menjaga stabilitas lembaga di tengah tarikan kepentingan antarpartai memperkuat citra sebagai sosok teknokratik yang bekerja hening di balik proses politik.
Selepas dari legislatif, Pramono melanjutkan kiprahnya di eksekutif sebagai Sekretaris Kabinet dalam dua periode pemerintahan.
Jabatan ini, menurut kajian administrasi publik, menuntut kemampuan mengoordinasikan lintas kementerian, membaca risiko kebijakan, dan memastikan kesinambungan keputusan presiden dalam situasi krisis.
Konsistensi tersebut mempertebal persepsi publik bahwa dirinya lebih berperan sebagai policy manager ketimbang politikus partisan.
Dukungan terhadap karakter kepemimpinan seperti itu disuarakan sejumlah kalangan, termasuk masyarakat DKI Jakarta. Ical Syamsudin, S.Sos., Tenaga Ahli Perumda PAM Jaya, menilai pendekatan kepemimpinan Pramono dapat membawa perubahan signifikan bagi tata kelola ibu kota.
“Saya sangat bangga dan hormat memiliki pemimpin nomor satu di DKI Jakarta. Bersama Mas Pramono, Insya Allah, kelak Jakarta dapat diubah menjadi kota global yang bermartabat di mata dunia. Semoga Mas Pramono Anung selalu sehat dalam lindungan Allah SWT,” ujar Ical Syamsudin.
Pernyataan semacam ini menggambarkan bagaimana sebagian publik menilai ulang standar kepemimpinan kontemporer bukan sekadar popularitas, tetapi kemampuan mengelola kompleksitas perkotaan dengan pendekatan berbasis data, tata kelola modern, serta stabilitas emosional.
Dalam sejarah politik Indonesia, sosok dengan kombinasi pengalaman legislatif, eksekutif, dan kecakapan teknokratis relatif tidak banyak. Karena itu, pembacaan terhadap kiprah Pramono Anung bukan hanya soal atribut personal, tetapi turut menandai perubahan harapan masyarakat terhadap kualitas kepemimpinan kota: profesional, modern, dan menjauh dari retorika politik yang bising.
Komentar0