"Jakarta ini anggarannya Rp91 triliun, Rp91,2 triliun. Tahun depan ini menjadi Rp94 triliun. Pasti semua orang ngiler. Maka saya harus mem-protect diri saya sendiri," ujar Pramono dalam Rapat Koordinasi Pemberantasan Korupsi di Ancol, Jakarta Utara, Kamis (10/7/2025).
Menurutnya, sistem harus dibangun untuk melindungi integritas pemimpin. Pengalaman panjangnya di dunia politik dari anggota DPR, menteri, hingga Sekretaris Kabinet membuatnya terbiasa menghadapi berbagai godaan.
"Saya sudah selesai dengan diri saya sendiri. Saya minta semuanya transparan. Semuanya sistem yang mengatur dan saya berjanji tidak bawa orang satu pun dari luar," tegasnya.
Pramono juga menyoroti persoalan birokrasi dalam pengurusan kompensasi koefisiensi lantai bangunan (KLB) oleh pengelola gedung-gedung tinggi di Jakarta.
Ia menyebut ada pengelola yang harus menunggu hingga 12 tahun untuk menyelesaikan proses tersebut.
"Saya tanya, sudah berapa lama kamu ngurus? 12 tahun. Mau nggak sama-sama transparan, terbuka, kita selesaiin 1 minggu? Kaget dia, 'Gimana caranya, Pak Gub?'" cerita Pramono.
Pramono mengaku menjamin proses tersebut bisa rampung dalam waktu seminggu dengan syarat transparansi penuh dan pembayaran sesuai hasil appraisal bersama.
“Akhirnya keluar angka Rp480 miliar. Bayar, dan sekarang dibayar,” katanya.
Pramono menekankan bahwa reformasi sistem dan transparansi mutlak dibutuhkan untuk menutup celah korupsi di lingkungan pemerintahan Jakarta.
Untuk itu ia berharap sistem yang telah di bangun dapat terus dilanjutkan demi tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel.
Komentar0