Permintaan tersebut disampaikan Manuara dalam rapat kerja Komisi A DPRD DKI Jakarta bersama mitra Organisasi Perangkat Daerah (OPD) DKI, Rabu (6/8/2025), di Gedung DPRD DKI Jakarta.
Rapat dipimpin oleh Ketua Komisi A, Inggard Joshua, dan membahas Rancangan Kebijakan Umum APBD serta Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2026.
Menurut Manuara, warga Jakarta masih banyak yang membutuhkan pekerjaan untuk menopang kebutuhan hidup. Karena itu, ia menilai sudah semestinya formasi PJLP Gulkarmat diprioritaskan untuk penduduk ibu kota melalui proses seleksi yang adil.
“Kesempatan kerja sebaiknya diberikan khusus kepada warga Jakarta. Kita masih melihat banyak warga yang menganggur dan memerlukan pekerjaan. Ini bentuk keberpihakan,” ujar Manuara, dikutip, Kamis (7/8/2025).
Lebih lanjut anggota Fraksi PDIP ini menekankn agar Dinas Gulkarmat memberikan waktu yang cukup kepada calon pelamar untuk mempersiapkan dokumen dan memenuhi persyaratan yang ditentukan.
Namun demikian, Kepala Dinas Gulkarmat DKI Jakarta Bayu Meghantara menegaskan bahwa rekrutmen PJLP tetap terbuka untuk umum, baik warga Jakarta maupun dari luar daerah.
“Kebijakan ini sesuai dengan semangat Jakarta sebagai kota terbuka, menuju Kota Global. Setiap warga negara berhak mengikuti proses seleksi,” kata Bayu usai rapat, Rabu (6/8).
Meski terbuka untuk umum, Bayu memastikan proses seleksi dilakukan berdasarkan sejumlah kriteria teknis, seperti tinggi badan, kesehatan, dan persyaratan administratif lainnya.
“Siapapun yang memenuhi syarat, berhak lulus seleksi. Kita tetap berpegang pada ketentuan objektif,” tambah Bayu, yang juga pernah menjabat sebagai Wali Kota Jakarta Pusat.
Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung pada kesempatan terpisah menyatakan bahwa warga Jakarta tetap menjadi prioritas utama dalam proses perekrutan tenaga PJLP, termasuk untuk Damkar dan Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU).
“Prioritas utama tentu warga Jakarta. Tapi Jakarta adalah kota terbuka, tidak bisa membatasi siapa pun. Yang penting prosesnya dilakukan secara transparan,” kata Pramono, Kamis (7/8)
Ia juga mengungkapkan bahwa dalam praktiknya, pelamar untuk posisi PPSU dan Damkar justru didominasi oleh warga dari luar Jakarta. Namun, pemerintah tetap berkomitmen menjaga integritas dan keterbukaan dalam proses rekrutmen tersebut.
Untuk diketahui, Pemprov DKI Jakarta membuka lowongan untuk 1.000 anggota damkar baru guna mengisi kekurangan personel di lapangan. Saat ini, dari total 267 kelurahan di Jakarta, hanya terdapat 170 pos pemadam kebakaran yang aktif. (pot)
Komentar0